Berita86INDO - Dirjen
Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad menegaskan bahwa Ujian Nasional (UN) merupakan
amanat undang-undang. UN digelar dalam rangka melakukan evalusai pada
lingkungan pendidikan dasar dan menengah.
"Jadi UN itu pilihan
kebijakan yang harus dilakukan karena perintah di dalam undang-undang bahwa
pemerintah harus melakukan evaluasi," kata Hamid usai membahas sistem
pendidikan dasar di Indonesia di depan beberapa delegasi Nigeria di Kantor
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin
(25/3/2019).
Dia menerangkan, evalusi
dilakukan bukan hanya terhadap murid, melainkan juga aturan pendidikan dan
sistem pendidikan nasional. Mengenai UN, Hamid mengatakan bahwa hasil UN juga
digunakan untuk perbaikan dalam pembelajaran siswa di sekolah.
"UN ini dulu digunakan
sebagai sarana kelulusan, syarat melanjutkan ke tingkatan yang lebih tinggi,
sama yang kedua untuk perbaikan pembalajaran," jelas Hamid.
Menyikapi wacana penghapusan
UN, dia memandang hal itu terserah pemerintahan selanjutnya. Asalkan napas
evaluasi masih tetap ada karena itu amanat undang-undang.
"Nah sekarang ya
tergatung pilihan kebijakan pemerintahan yang akan datang. Kalau misalnya ini
(UN) dihapus, bukan berarti menghapus kewajiban pemerintah untuk melakukan
evaluasi itu," kata Hamid.
Dirinya mempersilakan
jika UN dihapus, tapi
bukan berarti menghapus evaluasi. Boleh diganti dengan mekanisme lain asalkan
tetap pada track evaluasi pendidikan nasional.
"Itu amanat undang-undang,
kecuali undang-undangnya dihapus, itu lain lagi persoalannya, jadi silakan aja.
Ya (itu) perdebatan dari dulu ya ada yang setuju ada yang enggak," tandas
Hamid.
Wacana Penghapusan UN
Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 50 Jakarta, Senin (25/3). Sebanyak 69.407 siswa
dari 578 SMK di DKI Jakarta mengikuti UNBK yang diselenggarakan pada 25-28
Maret 2019.
Sebelumnya wacana penghapusan
UN digaungkan oleh calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno pada
Minggu, 17 Maret 2019. Dalam debat capres itu, Sandi mengatakan pihaknya akan
menghapus UN karena dianggap high cost.
"Kami juga akan menghapus
ujian nasional. Ini adalah salah satu sumber biaya yang tinggi bagi sistem
pendidikan kita," kata Sandiaga di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu 24
Maret 2019.



Tidak ada komentar:
Posting Komentar